Artikel

Ekspose Evaluasi Kinerja UPK Eks PNPM Mpd TA.2021 dan Rencana Kinerja UPK Eks PNPM Mpd TA.2022.

Dalam rangka pengendalian dan pembinaan kinerja layanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM.Pd) dan sesuai Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-PPK), Dispermasdes Kabupaten Kendal akan mengadakan evaluasi untuk menilai kesesuaian hasil pelaksanakan kegiatan serta langkah-langkah transformasi UPK Eks PNPM Mpd menuju Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desma). Yang dilaksanakan mulai hari Jumat, 14 Januari 2022 s.d 21 Januari 2022 di Aula Gotong Royong Dispermasdes Kabupaten Kendal.

Sesuai Permen Desa PDTT 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUMDESMA. Hal ini merupakan pelaksanaan amanat PP 11 tahun 2021 tentang BUMDES yang menyatakan bahwa pengelola kegiatan Dana Bergulir Masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan wajib dibentuk menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama. 

Permen ini memiliki konteks dalam rangka pembentukan pengelola kegiatan Dana Bergulir Masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama bersama diperlukan tata cara untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum atas aset milik bersama masyarakat dan keberlanjutan tujuan penanggulangan kemiskinan. 

Pembentukan pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama dilaksanakan dengan prinsip kepemilikan bersama masyarakat; partisipatif dan demokratis; sederhana, berpihak, dan melindungi; keterbukaan dan kemandirian; kesetiakawanan sosial, kekeluargaan dan kegotongroyongan; terkendali dan seimbang; dan berkelanjutan. 

Tujuan pembentukan pengelola kegiatan DBM Eks PNPM- MPd menjadi BUM Desa bersama adalah untuk pencapaian penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Desa; menguatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui proses pengambilan keputusan musyawarah antar Desa dan tata kelola BUM Desa bersama yang transparan dan akuntabel; memberi dasar kewenangan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten untuk melakukan pembinaan dan pengembangan; dan rujukan kebijakan pengelolaan kegiatan dana bergulir masyarakat dalam tata kelola BUM Desa bersama. 

Pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd wajib dibentuk menjadi BUM Desa bersama. Pelaksanaannya dengan cara pengalihan asset, pengalihan kelembagaan;, pengalihan personil dan pengalihan kegiatan usaha. Diputuskan dalam musyawarah antar Desa, dituangkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama, dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa. 

Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama dilakukan terhadap Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd yang sehat dan berkembang. Pembentukan pengelola kegiatan ini didanai oleh Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd. 

BUM Desa bersama dalam melaksanakan kegiatan dana bergulir masyarakat tidak diperkenankan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, tabungan, dan/atau produk jasa keuangan umum lain; menyediakan layanan pinjaman perorangan atau individual tanpa melalui skema kelompok dan tanggung renteng; melakukan pinjaman dengan jaminan atau kolateral; dan melakukan penyitaan aset usaha atau aset produktif milik rumah tangga miskin yang memiliki iktikad baik, tetapi gagal atau mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pengembalian pinjaman dana bergulir masyarakat. 

Layanan DBM Eks PNPM-MPd dapat dilakukan lintas kecamatan dengan ketentuan dilakukan antar kecamatan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten setelah ada kesepakatan kerja sama antar BUM Desa bersama; BUM Desa bersama peminjam memiliki tingkat kesehatan pinjaman yang baik; BUM Desa bersama pemberi pinjaman sudah tidak memiliki rumah tangga miskin sebagai target yang dilayani atau dalam daftar tunggu; BUM Desa bersama pemberi pinjaman memiliki dana mengendap (idle money) yang lebih tinggi; dan pertimbangan lain yang menunjukkan kehati-hatian dalam pengelolaan dana bergulir masyarakat. 




Tim UPK Cam Ngampel 



Tim UPK Cam Songorojo



Tim BUM Desma “Amanah” Cam Sukorejo



Tim UPK Cam Patean



Tim UPK Cam Cepiring



Tim UPK Cam Boja



Tim UPK cam Gemuh



Tim UPK Cam Pageruyung



Tim UPK Cam Ringinarum



Statistik

Kecamatan20
Desa266
Kelurahan20
PENGUNJUNG
HARI INI363
MINGGU INI363
BULAN INI2023
TOTAL PENGUNJUNG249200

Terbaru

PENGHARGAAN BUM Desa AWARD PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS KEPADA KEPALA KEJARI KENDAL
2022-12-15 10:06:49 / 87 Views

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema Urgensi Pemberdayaan BUM Desa Sebagai Penggerak Perekonomian Untuk Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional di Kabupaten Kendal di Ruang Rapat Abdi Praj [more]

Kabupaten Kendal menerima bantuan pemerintah melalui Ditjen PDP Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2022
2022-10-06 12:25:06 / 89 Views

Pasca Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Bantuan Pengembangan Objek Wisata yang dimaksudkan sebagai stimulan bagi masyarakat desa untuk meningkatkan pengembangan desa wisata sehingga dapat [more]

Dispermasdes dalam Pekan Raya Kendal (PRK) tahun 2022
2022-08-08 10:55:01 / 119 Views

Acara Pekan Raya Kendal (PRK) yang digelar di Lapangan Sepak Bola Kebundalem, Kendal, Jawa Tengah, diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi di Kendal dan memperluas jangkauan produk-produk Usa [more]

Launching Penyaluran Dana Sosial Alokasi Surplus UPK DMB PNPM-MPd Tahun 2021 dan Launching Kawasan Perdesaan “Padang Sumampeer”
2022-08-08 10:22:49 / 174 Views

Sebagai salah satu bentuk tanggungjawab Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bergulir Masyarakat (DBM) Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) kepada masyarakat berup [more]

Hasil Seleksi Calon Pendamping BKK Tahun 2022
2022-07-02 07:00:37 / 325 Views

Panitia seleksi calon Pendamping Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Kendal (BKK) Tahun 2022 dengan ini memutuskan dan mengumumkan sebagai berikut: Peserta Seleksi Pendamping Bantuan Keuangan Khusus K [more]

Terpopuler

SEKRETARIAT
2017-07-15 21:22:21 / 2178 Views

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TUGAS Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendali [more]

BIDANG II
2017-07-15 21:22:21 / 1964 Views

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TUGAS Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, p [more]

BIDANG I
2017-07-09 20:26:07 / 1901 Views

BIDANG PEMBANGUNAN DESA TUGAS Kepala Bidang Pembangunan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pe [more]

BIDANG III
2017-07-15 23:28:25 / 1677 Views

BIDANG PEMERINTAHAN DESA TUGAS Kepala Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, [more]

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2019-04-26 10:39:54 / 1603 Views

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kendal, m [more]