SOSIALISASI DAN PEMBINAAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA TA.2023
“URGENSI PEMBERDAYAAN BUM DESA SEBAGAI PENGGERAK PEREKONOMIAN UNTUK MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
DI KABUPATEN KENDAL”

Latar belakang kegiatan sosialisasi dan pembinaan BUM Desa bertema Urgensi Pemberdayaan BUM Desa Sebagai Penggerak Perekonomian Untuk Mendukung Proritas Pembangunan Nasional di Kabupaten Kendal adalah dalam rangka percepatan dan peningkatan jumlah berbadan hukum lembaga BUM Desa di Kab. Kendal.
Peserta kegiatan sosialisasi dan pembinaan BUM Desa bertema Urgensi Pemberdayaan BUM Desa Sebagai Penggerak Perekonomian Untuk Mendukung Proritas Pembangunan Nasional di Kabupaten Kendal pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 di Pendopo Tumenggung Bahurekso Kendal diikuti oleh 19 Camat dan 266 Kepala Desa serta 266 Direktur BUM Desa se Kab. Kendal.

1. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
2. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui pensediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
3. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
4. pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
5. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

 
Kondisi yang diharapkan pasca kegiatan sosialisasi dan pembinaan BUM Desa bertema Urgensi Pemberdayaan BUM Desa Sebagai Penggerak Perekonomian Untuk Mendukung Proritas Pembangunan Nasional di Kabupaten Kendal, bahwa BUM Desa merupakan salah satu entitas berbadan Hukum sesuai amanah dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dalam pelaksanaan terkait Badan Hukum, telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUM Desa. 
Regulasi lanjutan juga telah diterbitkan oleh Menteri Desa melalui Permendes Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama. Melalui hal tersebut, maka regulasi mengenai BUM Desa sudah cukup lengkap.
Ketidaksinkronan database menjadi hambatan yang kerapkali berulang sehingga memperlambat proses sertifikasi Badan Hukum BUM Desa.

Posting atom by Amin Fathoni, S.E.M.T