KENDAL – Pemerintah Kabupaten Kendal kembali menggelar program inovatif "BERSATU SIAGA" (Bersih Desa Tampung Aspirasi Warga) pada hari Jumat, 22 Mei 2026, yang bertempat di Gedung Serba Guna (GSG) Desa Puguh, Kecamatan Boja.
Kegiatan yang dimulai sejak pukul 06.00 WIB ini dihadiri langsung oleh Bupati Kendal, Hj. Dyah Kartika Permanasari, S.E., M.M., beserta jajaran Forkopimda dan para Kepala Perangkat Daerah terkait. Mengusung tema "Mandiri Pangan, Lestari Lingkungan Menuju Desa Sejahtera Berkelanjutan", acara ini diawali dengan antusiasme warga yang turun langsung melaksanakan kerja bakti pembersihan lingkungan untuk menghidupkan kembali budaya gotong royong di unit terkecil masyarakat.
Selain aksi bersih-bersih, program ini memanjakan masyarakat dengan berbagai pelayanan publik yang dihadirkan langsung ke desa secara gratis. Masyarakat tampak antusias memanfaatkan layanan administrasi kependudukan (Adminduk) dari Dispendukcapil serta pemeriksaan kesehatan dari UPTD Puskesmas Boja 2. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kendal juga menyerahkan bantuan secara simbolis berupa penyerahan dokumen kependudukan dan bibit pohon buah-buahan kepada perwakilan warga.
Momen yang paling menjadi sorotan dalam acara ini adalah sesi dialog terbuka antara warga dan Bupati, yang dipandu oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kendal, Yanuar Fatoni, S.STP. Berbagai keluhan dan aspirasi krusial disampaikan secara langsung oleh warga Desa Puguh, di antaranya:
Infrastruktur dan Penerangan Jalan: Warga mengeluhkan gelapnya ruas jalan Kliris-Gonoharjo yang kerap membahayakan pengendara di malam hari. Menjawab keresahan tersebut, Bupati memastikan bahwa anggaran PJU telah disiapkan dan pengerjaan fisiknya dijadwalkan pada bulan Juli hingga Agustus 2026. Di sektor pertanian, Bupati juga memaparkan bahwa Pemkab telah mengalokasikan anggaran untuk perbaikan jalan antar-desa di wilayah Siboli (Singorojo, Boja, Limbangan) serta menggelontorkan dana Rp550 juta untuk normalisasi saluran irigasi seleri di Dusun Tangkunan guna menunjang produktivitas petani.
Permasalahan BPJS PBI: Keluhan mengenai banyaknya warga miskin yang kepesertaan JKN-KIS PBI (Jamkesda)-nya dinonaktifkan secara sepihak juga mengemuka di forum diskusi. Pihak Dinas Sosial memberikan klarifikasi bahwa penonaktifan ini terjadi karena adanya pemutakhiran integrasi data nasional. Sebagai solusinya, warga yang mendesak untuk berobat bisa melakukan re-aktivasi darurat melalui desa, dan pemerintah desa diwajibkan untuk aktif memperbarui data kemiskinan rill warganya melalui Musyawarah Desa (Musdes).
Mendorong Kemandirian Ekonomi Desa: Terkait pengembangan desa, Kepala Dispermasdes menanggapi pertanyaan tentang penurunan alokasi pembangunan fisik dari Dana Desa (DD). Ia menjelaskan bahwa hal ini dikarenakan adanya kewajiban desa untuk membayar angsuran pembangunan Koperasi Desa Merah Putih selama 6 tahun ke depan. Meski begitu, kebijakan ini merupakan langkah progresif karena nantinya 20% dari keuntungan (Sisa Hasil Usaha/SHU) koperasi tersebut akan dikembalikan menjadi Pendapatan Asli Desa (PADes), memacu desa agar tidak hanya bergantung pada bantuan, melainkan lebih kreatif dan mandiri secara ekonomi.
Isu Lingkungan Hidup: Menanggapi aduan warga mengenai alih fungsi lahan bukit menjadi perumahan yang memicu risiko banjir bandang, Bupati Kendal berkomitmen akan lebih memperketat evaluasi amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) serta mewajibkan penyusunan rencana mitigasi bencana bagi para pengembang perumahan di kawasan Boja.
Kepala Desa Puguh, Bapak Ngamidjo (Kamijo), menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang sangat mendalam atas kehadiran Bupati beserta jajarannya ke desanya. Ia berharap berbagai usulan yang telah disampaikan masyarakat dapat segera direalisasikan demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi warga Desa Puguh.